Minta Pemekaran Kabupaten Wedauma, Masyarakat Aksi di Kantor DPRD Paniai

SAnews : Aspirasi pemekaran Kabupaten Wedauma yang kini dimunculkan oleh pihak tertentu ternyata mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Dinilai Kabupaten Wedauma yang mencakup lima distrik yaitu distrik Ekadide, distrik Kebo, distrik Agadide, distrik Bogobaida dan distrik Siriwo ini belum layak menjadi sebuah kabupaten.

Wacana pemekaran itu muncul lagi hanya selang waktu satu bulan setelah diisukan adanya pemekaran daerah otonom baru, yakni Kabupaten Delama Jaya dari kabuputen induk Paniai yang melingkupi hanya dua distrik yakni distrik Bibida dan distrik Duma-Dama.

"Benar ada aksi dari masyarakat lima distrik (Ekadide, Kebo, Agadide, Bogobaida dan Siriwo) di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paniai meminta kabupaten baru yang bernama Wedauma. Dan kami sebagai wakil rakyat, aspirasi mereka kami terima. Dan akan kami teruskan ke pak bupati Paniai agar diproses selanjutnya," tutur Petrus Yeimo, salah seorang anggota DPRD Paniai melalui wawancara telepon dengan majalahselangkah.com (03/10/13).

Petrus Yeimo menjelaskan, hingga kini belum ada tanggapan balik dari bupati kabupaten Paniai, Hengky Kayame, SH, MH. "Aspirasi tersebut kami lanjutkan ke pemda, biarlah bapak bupati yang menaggapi. Tetapi hingga kini belum ada tanggapan balik dari beliau," tutur Yeimo.

Ketua Dewan Adat Paniai, John NR Gobai mengatakan, hingga kini pihaknya bersama masyarakat mendukung penuh program bupati Paniai, bahwa tidak ada pemekaran lain selain Intan Jaya dan Deiyai.

"Di Kabupaten Paniai tinggal sepuluh distrik, setelah mekarkan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan jaya, yakni distrik Paniai Timur, Paniai Barat, Yatamo, Bibida, Duma-Dama, Ekadide, Kebo, Agadide, Siriwo dan distrik Bogobaida. Nah, sekarang distrik Bibida dan distrik Duma-Dama meminta pemekaran, sehingga sisa tujuh distrik di wilayah Kabupaten Paniai. Setelah itu, kini lima distrik yang merupakan tulang punggung dari Kabupaten Paniai yakni distrik Ekadide, Kebo, Agadide, Siriwo dan distrik Bogobaida minta untuk pisah sebagai satu kabupaten lagi. Lalu akan ke manakah kabupaten induk Paniai?," tanya John.

Ia menyoroti, jangan karena kejar uang, tetapi harus berpikir kesejahteraan rakyat di daerah Paniai. Sebab, di Kabupaten Paniai tidak membutuhkan kabupaten baru.

"Kepada para intelektual Moni dan Mee agar bicara baik saja dengan Bupati Paniai dan Bupati Intan Jaya dalam hal penempatan jabatan di birokrasi untuk membangun daerah ini menuju hari esok yang lebih cerah," harap John.

"Siapapun dia boleh-boleh saja mengajukan aspirasi pemekaran kabupaten baru. Tetapi harus ada syaratnya, sama seperti kita dari Enarotali turun ke Nabire, bagi siapa yang punya uang bisa beli tiket dan berangkat, tetapi bagi yang tidak punya tiket selamat tinggal," tutur Gobai.

"Mari kita mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Paniai," katanya penuh harap.

Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame, SH, MH kepada majalahselangkah.com mengatakan, dirinya sangat tidak setuju dengan aksi aspirasi pemekaran Kabupaten Wedauma.

"Saya tidak setuju, dan saya tidak akan pernah merekomendasikan pemekaran kabupaten apapun. Kini saatnya kita bangun Paniai," kata bupati.

"Jadi, yang minta pemekaran dan yang sebarkan isu itu adalah yang kalah dalam Pemilukada kemarin. Sehingga mereka ingin membuka kabupaten baru. Tetapi saya sebagai bupati tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada siapa pun terkait pemekaran kabupaten apapun di wilayah kabupaten Paniai," tandas Hengky Kayame.
  

Menyikapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM-KP) di kota studi Jayapura, Abed Yosua Kayame dengan tegas mengatakan menolak pemekaran Kabupaten Wedauma, karena akan muncul masalah sosial, ekonomi, adat budaya dan lain sebagainya.

"Kami sangat menolak pemekaran Kabupaten Wedauma itu dengan beberapa alasan utama dan itu nyata, diantaranya yang pertama tak layak menjadi kabupaten, sebab luas wilayah sangat dekat dengan ibukota Enarotali serta sumber daya manusia (SDM) sangat minim dan belum siap."

Kata dia, "Sisa distrik yang tiga ini mau apakan?, karena mau ke arah barat ada danau Paniai, mau ke arah utara kali Aga."

"Berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu sistem genosida atau pembunuhan rakyat tersistem oleh militer akan tertanam dan rakyat Mee pasti akan menjadi sasaran utama. Selain itu, adat istiadat akan menjadi pelanggaran besar, yaitu wilayah adat dan tempat keramat akan hancur dan generasi akan punah. Juga, pendatang dari luar Papua akan menjadi pemilik wilayah adat dan anak adat menjadi pemulung sampah," ungkap Yosua. (MS)