Aksi Serentak AMP Jabar, Jateng, Jatim “Tolak Pemekaran di Tanah Papua !!! Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua!”

Foto Ilustrasi ,Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa depan gedung sate bandung 15 Agustus 2013 ,memperingati perjanjian New York (New York Agreement) yang catat Hukun dan Ilegal di Papua. (Fofo, WK/SCK)

Penetapan Pemekaran 33 Dearah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang disepakati dalam rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada kamis 24/10/13, sarat dengan kepentingan politik Jakarta terhadap Tanah Papua. 

 

Tidak adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan di kabupaten, kota dan propinsi pemekaran yang lama sebenarnya menunjukan sikap Jakarta yang sedang menyembunyikan kepentingan lain di balik pemekaran wilayah baru di Tahan Papua yang terdiri dari 19 kabupaten, 2 kota di Propinsi Papua dan 8 kabupaten, 1 kota di Propinsi Papua Barat serta 3 propinsi baru.

 

Jika dilihat dari syarat jumlah penduduk yang ada di Tanah Papua secara keseluruhan, maka sebenarnya Jakarta menghendaki rakyat Papua menjadi minoritas dan termarjinalkan diatas tanahnya sendiri karena pemekaran membuka peluang bagi migrasi penduduk dari luar untuk masuk ke Papua, apa lagi saat ini perbandingan orang asli Papua dan pendatang yang perbandingannya lebih didominasi kaum pendatang. Diperparah lagi karena tidak tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang proteksi bagi migrasi penduduk dari luar untuk masuk ke Tanah Papua.

 

Selain itu pemekaran 33 DOB di Tanah Papua jelas akan diikuti oleh pemekaran struktur teritori Militer (TNI-Polri) baru. Hal ini membuka peluang bagi Militer (TNI-Polri) untuk menjalankan bisnis gelapnya yang lasim dilakukan di Tanah Papua seperti membackup illegal loging, prostitusi dan pemasok miras. Ditambah buramnya sepak terjang Militer Indonesia atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua sejak aneksasi Papua ke dalam Indonesia, 1 Mei 1963.

 

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan pemekaran sejatinya tidak untuk mensejahterakan rakyat Papua. Pemekaran wilayah tanpa melihat standar kelayakan wilayah, jumlah penduduk dan Sumber Daya Alam (SDA) hanyalah sebuah konspirasi politik penguasa untuk menghancurkan identitas rakyat di wilayah tersebut. 

 

Sehingga jelas apa yang dilakukan saat ini oleh Jakarta terhadap Tanah Papua sejatinya untuk menghancurkan bukan untuk membangun.

 

Maka, berdasarkan kenyataan akan kepentingan terselubung Jakarta dengan pemekaran wilayah di Tanah Papua, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap politik sebagai berikut ;

1.     Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua!

2.     Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Seluruh Tanah Papua!

3.     Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian aksi ini dibuat, atas dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia, kami ucapkan jabat erat. Salam erat!

 

Salam Revolusi : Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora

Mengetahui 

KOMITE KOTA ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]

 WILAYA JAWA BARAT, WILAYA JAWA TENGAH, WILAYA JAWA TIMUR

sumber: http://suarakolaitaga.blogspot.com/2013/11/aksi-serentak-aliansi-mahasiswa-papua.html