Pasalnya, sinyalemen “perundingan dam-ai” yang dimaksud Lambert telah jauh bergeser dengan gegap gempita isu yang kini berkembang di tanah Papua, seperti tuntutan referendum, dialog Jakarta-Papua, dan penolakan Otsus Plus dari kalangan radikal lainnya.
Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Yusak Pakage menanggapi berbeda atas pernyataan Marinus Yaung. Menurut Yusak, memang Lambert Pekikir meminta agar menyelesaikan masalah Papua melalui jalur damai, bukan meminta duduk di DPRP.
“Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak berpikir untuk duduk di kursi legislatif, tetapi meminta perundingan. Ini merupakan tawaran awal dan masih dalam proses (melalui jalur damai), dimana organisasi besar TPN-OPM yang keberadaannya sudah menyebar di seluruh tanah Papua, bahkan di luar negeri,” katanya di Abepura, Kota Jayapura, pekan lalu.
Yusak mengatakan, semua pihak harus menghargai proses penyelesaian masalah Papua melalui jalur damai seperti yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) dan TPN-OPM. Ia meminta Pemerintah Pusat untuk tidak takut membuka ruang demokrasi di Papua.
Sebelumnya Marinus Yaung mengatakan, sinyalemen ‘aksi’ Lambert Pekikir untuk meminta seluruh kombatan meletakkan senjata dan berunding, bukan pertanda idealisme mereka luntur.
“Tapi hanya sinyal pergeseran perjuangan. Bahwa OPM berjuang untuk mendapatkan kewenangan dalam kekuatan politik di tingkat lokal, dan ini bukan sesuatu yang baru, dulu Gerakan Aceh Merdeka juga melakukan hal yang sama,” jelasnya.
OPM ketika sudah sampai pada tingkat tersebut, lanjutnya, dapat saja duduk di kursi legislatif. “Perjuangan merdeka ini yakni dalam bentuk ikut terlibat mempengaruhi kekuatan politik di tingkat lokal, Lambert juga sekiranya sekarang berjuang ke arah itu, ini bagusdan wajar,” katanya. (CR1/CHE/R2/lo3)
Sumber : http://suluhpapua.com
0 komentar:
Posting Komentar