Enarotali, MAJALAH SELANGKAH Ribuan massa rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Paniai menggelar  demonstrasi damai  menolak  Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP  di kantor DPRD Kabupaten Paniai, Rabu, (22/05/13).

Koordinator  aksi, Yulius Yeimo dalam orasinya mengatakan, e-KTP memunyai pengaruh negatif karena bertentangan dengan firman Tuhan.  "e-KTP bertentangan dengan Alkitab, khusnya pada kitab Wahyu yang berkaitan dengan anti Kristus," katanya.

Selain itu, kata dia, e-KTP juga mengandung muatan kepentingan ekonomi global  yang disiasati oleh kaum kapitalis untuk menguasai ekonomi dunia. "Saat ini mereka masuk di Indonesia dan saat ini di Papua dan Paniai," tudingnya.

Massa mendesak Pemerintah Kabupaten  Paniai harus mengeluarkan sebuah keputusan yang isinya masyarakat di Paniai tidak merekam namanya dalam  e-KTP. Karena, kata mereka, saat ini masyarakat telah memiliki KTP Nasional.  Sehingga dirasa tidak perlu lagi e-KTP.

Sayangnya, massa aksi harus membubarkan tanpa menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Kabupaten Paniai. Mulai dari ketua dan anggota DPRD Kabupaten Paniai  yang diharapkan bisa menerima aspirasi mereka tidak berada di tempat.  

Dikabarkan, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Paniai  sibuk dengan pendaftaran calon legislatif 2014 mendatang.  Aksi akan dilakukan kembali pada Senin mendatang.

Diketahui, aksi demontrasi yang  melibatkan hampir semua unsur masyarakat  ini bukan yang pertama. Dikabarkan, sebelumnya juga pernah dilakukan aksi serupa beberapa kali.

Pada aksi November 2012 lalu, seperti dilangsir tabloidjubi.com Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai, David Nawipa menyatakan, e-KTP merupakan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Sehingga, ia memyampaikan pihaknya tidak punya kapasitas untuk menerima atau tidak sikap masyarakat itu.

Ia akui,  masyarakat paniai tidak merespon perekaman e-KTP.

Pada kesempatan lain, Bupati Paniai Hengky Kayame mengatakan, warga masyarakat Paniai  mencurigai KTP elektronik karena pembuatannya yang dianggap tak lazim.

Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Paniai yang telah mengikuti proses pembuatan e-KTP dikabarkan baru sekitar 1,70 persen. (Frans Magai/MS)