 |
| Tim ETAN berfoto bersama Jeremy Bally. Foto: Etan |
Jayapura, -- East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)
mendesak Presiden Amerika Serikat, Barack Obama untuk menekankan soal hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum di Indonesia dalam hubungan
bilateral AS-Republik Indonesia (RI).
Desakan
disampaikan ETAN berkaitan dengan
perjalanan Obama ke Indonesia akhir pekan ini dalam rangka menghadiri Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada saat itu juga Obama dipastikan membicarakan hubungan bilateral AS-RI dengan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
"AS
tidak harus mengabaikan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk
memajukan kepentingan strategis dan ekonomi sempit yang tak ada hubungannya
dengan kesejahteraan rakyat AS atau Indonesia," kata Koordinator
Nasional ETAN John M. Miller dalam keterangan yang diterima majalahselangkah.com, Jumat, (04/10/13).
"Sementara banyak di Indonesia telah
paham bahwa sejak kediktatoran Suharto , bantuan keamanan AS tidak
mempromosikan perubahan lebih lanjut. Ia mendorong impunitas dan pelanggaran
lebih lanjut dari hak asasi manusia," tulisnya dalam laporan itu.
Kata
Miller, "Kami
menyerukan hubungan baru antara kedua negara yang dibangun pada penilaian yang
jujur tentang
masa lalunya yang berdarah. Alih-alih menawarkan lebih
banyak senjata dan lebih banyak pelatihan untuk militer Indonesia, Presiden
Obama harus menghentikan bantuan
ini sampai Indonesia mengakhiri
pelanggaran dan akuntabilitas nyata bagi kejahatan HAM masa lalu."
Miller menegaskan, sejak kunjungan terakhir Obama ke
Indonesia, situasi hak asasi manusia telah memburuk di Papua Barat dan intoleransi
agama telah tumbuh subur di Indonesia.
"Presiden
Obama dapat mengirim pesan yang kuat
melawan impunitas dengan dengan jelas dan pejabat senior AS lainnya bahwa tidak akan bertemu dengan politisi Indonesia -
termasuk calon presiden (kemungkinan), seperti pensiunan jenderal Prabowo dan
Wiranto - yang telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lainnya,"
kata Miller.
Dalam
keterangan itu, ETAN menyingung soal salah satu pelaku kejahatan terhadap
kemanusiaan di Timor Leste, Jenderal Prabowo Subianto yang kemungkinan
akan mencalonan diri pada Pemilu 2014 mendatang.
ETAN penekanan kebebasan
ekspresi oleh pasukan keamanan Indonesia
di Papua Barat. "Pasukan keamanan Indonesia menekan kebebasan ekspresi dan menyita spanduk para demontran di Papua
dari rumah mereka. Sebelum turun ke jalan untuk melancarlan aksi-aksi protes."
"Papua
Barat sedang mencari negosiasi internasionaldengan Jakarta yang dimediasi pihak
netral untukstatus politik mereka dan
isu-isu hak asasi manusia lainnya," tulis ETAN dalam keterangan itu.
ETAN
juga menyinggung soal kebebasan beragama
di Indonesia. "Rumah ibadah agama minoritas menghadapi serangan fisik dan mereka
menghadapi diskriminasi di berbagai daerah di Indonesia .Polisi dan pejabat
publik sering menolak untuk membela orang-orang di bawah ancaman ini," katanya.
Perjualan
helicopter oleh AS kepada Indonesia juga dikhawatirkan akan memperparah
operasi-operasi rahasia di Papua Barat dan wilayah konflik lainnya di
Indonesia. "Helikopter akan meningkatkan kemampuan militer Indonesia untuk
melakukan operasi 'sweeping' di Papua Barat dan memperluas
kapasitasnya untuk melakukan operasi gelap dan di daerah terpencil."
Diketahui, ETAN dibentuk pada tahun 1991 oleh para pendukung
demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia untuk Timor Leste dan Indonesia.
Lihat situs web ETAN :http://www.etan.org. (GE/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com
0 komentar:
Posting Komentar