Pemekaran di Papua Rawan Konflik

Sejumlah warga dengan menggunakan alat tajam,
saat melihat api yang membakar rumah warga di,
 Kampung Klasuluk, Distrik Mariat,
Kabupaten Sorong, Jumat, (11/10).
Amuk massa dipicu akibat meninggalnya salah seorang warga
 mereka bernama Sugito yang ditemukan tewas mengganaskan,
 yang diduga dibunuh oleh orang tidak dikenal.
Kamis (10/10) malam kemarin Akibatnya warga marah
 dan membakar rumah milik pelaku pembunuhan.

JAKARTA - Pengamat Masalah PapuaMasdarsada mengatakan persoalan keamanan di Papua perlu penanganan serius. Dari sisi kebutuhan pengamanan daerah agar setiap jengkal tanah di Papua terawasi, maka semakin besar jumlah Kabupaten akan berarti semakin besar jumlah unit Polri dan TNI bisa dihadirkan di kawasan Papua, dan hal ini juga penting karena masalah keamanan bagi kawasan Papua masih merupakan persoalan yang perlu menjadi prioritas penanganan.

”Oleh karena itu sikap PMKRI Jayapura yang bernada menentang konsep pemekaran daerah, selain secara obyektif benar, juga PMKRI pada dasar-nya juga dalam rangka mendesak agar jumlah TNI dan Polri berkurang bahkan ditarik dari Papua,” ujar Masdarsada dalam pernyataannya, Senin(21/10/2013).

Sebelumnya,Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Benny Bamme dalam konferensi pers mengatakan, PMKRI Kota Jayapura meminta Lukas Enembe,Gubernur Papua dan Abraham Aturury,Gubernur Papua Barat menghentikan semua usulan pemekaran dan melakukan evaluasi terhadap kebupaten pemekaran yang tidak produktif.

PMKRI menilai pemekaran wilayah di tanah Papua selama ini tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun justru memicu terjadi konflik dan masalah keamanan. 

Usulan PMKRI Cabang Jayapura ini kata Masdarsada sebuah usulan yang wajar dan apabila pemerintah obyektif, maka usulan tersebut patut dipertimbangkan, artinya ada sikap dari Pemerintah Pusat cq Kemendagri dan kementerian-

kementerian lain untuk sementara tidak menambah lagi jumlah Kabupaten baru.

Menurut Masdarsada, rasanya bukan sesuatu yang tidak disadari oleh organisasi-organisasi yang ada di Papua seperti PMKRI.

Dalam kemungkinan seperti itu, ujar peneliti Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi Jakarta ini, maka kita merasa khawatir bahwa organisasi mahasiswa yang seharusnya berwawasan nasional seperti PMKRI, ternyata pandangan, sikap dan tindakannya sudah terinfeksi dengan pikiran-pikiran kelompok yang tidak menghendaki integrasi Papua kepada RI.

”Sebuah gejala yang sudah luas dan menjadi sikap seluruh elemen rakyat Papua yang menunjukkan ketidak senangannya berada dalam NKRI,” tambahnya sambil 

mengingatkan Ketua Umum Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman juga menolak pemekaran termasuk juga penolakan disampaikan OPM melalui sikap resmi.

Sumber :www.tribunnews.com