Stop! Pemekaran Justru Menghancurkan Tatanan Hidup

Stop! Pemekaran Justru Menghancurkan Tatanan Hidup

Yogyakarta -- "Kami menilai, pemekaran justru hancurkan semua tatanan adat dan budaya yang kami miliki." Begitulah utusan mahasiswa dari Paguyuban Pegunungan Bintang mengawali curhatnya dalam forum diskusi lepas seputar persoalan di Tanah Papua yang dibuat oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Yogyakarta, di Asrama Kamasan I Papua pada Rabu (13/11/130 malam.

Paguyuban-paguyuban yang adalah kabupaten-kabupaten di Tanah Papua mengirim utusannya masing-masing dalam diskusi AMP kali ini. 15 kabupaten mengirim wakilnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, "Di Pegunungan Bintang, budaya kerja benar-benar hancur. Tidak ada. Makan saja di warung. Kan ada uang Otsus to, yang pusat kasih. Kebun rumput tinggi, samping rumah tidak ada tanaman."

Sementara itu, utusan Paguyuban Dogiyai, Yahanes Kuayo juga menjelaskan, bahwa pemekaran justru menjadi titik balik dimana kekuasaan atas pasar, tanah, dan sumber daya alam beralih kendali. Sebelumnya, SDA, pasar, didominasi masyarakat Dogiyai. Setelah pemekaran, rakyat asli benar-benar jadi penononton. Fenomena ini juga terjadi di hampir semua kabupaten di tanah Papua.

Perwakilan Paguyuban Deiyai menilai, pemekaran dengan arus moderniasasi mendominasi semua sistem, dan meluluhlantahkan sistem adat dan tatanan hidup rakyat yang telah ada sejak dahulu. Padahal,kata dia, manusia Papua itu manusia adat. Dan bila adat diganggu, artinya keseimbangan manusia sebagai manusia Papua juga terganggu. Akibatnya, banyak perilaku aneh muncul.

Yang bahaya, menurut utusan Mamberamo Raya, dirinya mengaku tidak tahu menahu, di mana kantor Bupati, siapa saja yang bekerja di dalamnya. Karena kata dia, semua kantor ada di Wamena. Semua kerja di Wamena.

Nama saja kabupaten Mamberamo. Yang ada hanya tentara yang banyak di sana. Mereka ajar siswa, yang cantik mereka kasih hamil, kemudian putus sekolah. Mereka ajar juga cuma pelajaran Nasionalisme Indonesia dan pelajaran yang mereka tahu, itu saja.

Bahkan, yang lebih parah, pemekaran justru menjadi pintu masuk bagi perdagangan Minuman Keras. Anehnya, Polisi dan TNI justru yang menjadi pemasok Miras. Hal ini diakui, masih terjadi di Nabire, Pegunungan Bintang, Dogiyai, Mamberamo Raya, Lany Jaya, Paniai, Sorong Selatan, Rambraw, dan beberapa utusan paguyuban lainnya.

Mahasiswa secara bersama-sama kemudian merumuskan, bahwa pemekaran hanya menjadi pintu masuk kehancuran, dalam bentuk Miras, Dominasi Pasar, Peredaran Uang yang terlampau banyak tanpa kendali, Sex Bebas, Pemerkosaan dan tindakan melanggar HAM oleh TNI/Polri, dan kehancuran tatanan adat setempat oleh berbagai arus globalisasi.

Jangan Ada Pemekaran Lagi!

Di tempat yang terpisah, Roy Karoba, mantan ketua Aliansi Mahasiswa Papua menungkapkan, pemekaran yang ada saja, sudah menimpulkan dampak negatif yang sedemikian parah.

Maka ia dengan tegas menolak rencana pemekranan 33 DOB di tanah Papua. Menurutnya, bila pusat betul mengesahkan, itu bukan karena mereka berniat baik, tetapi ingin membunuh orang Papua. Karena kata dia, pemekaran sudah jelas jelas banyak dampak negatifnya. "Pemekaan dibiarkan tanpa kendali dan kontrol sehingga tidak berjalan baik," kritiknya.

Sementara Aris Yeimo, anggota AMP mewakili AMP mengatakan, bahwa sebagai bangsa Papua, Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri. Ia menyebut pemekaran sebagai salah satu trik politik dekolonisasi RI, agar Papua dapat tetap bersama RI agar kekayaan Papua terus dikuras, bersama kapitalisme global yang telah lama bersahabat dengan RI. (MS/Topilus B. Tebai)

Sumber : www.majalahselangkah.com